Kalla: Pemerintah Tak Bisa Tampung Semua Tenaga Kerja Baru

Kompas.com - 22/12/2014, 17:50 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak khawatir kebijakan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) bakal mempersempit lapangan pekerjaan. Menurut Kalla, kebijakan tersebut justru mendorong penghematan anggaran negara yang bisa digunakan untuk peningkatan pembangunan. Dengan pembangunan, kata Kalla, lapangan kerja justru bertambah.

"Kita mau meningkatkan pembangunan infrastruktur dua kali lipat yang kemudian pasti diikuti dengan pembangunan manufaktur juga yang lebih besar lagi. Itu akan menampung lebih banyak tenaga kerja lagi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/12/2014).

Ia pun menekankan perlunya peran sektor swasta dalam membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah, kata dia, tidak bisa menampung semua tenaga kerja baru.

Baca juga: Kebingungan Rano Karno Terpecahkan, Lumpur Hasil Pengerukan 17 Sungai Dibuang ke Ancol

"Dengan membangun infrastruktur saja kita butuhkan kontraktor dua kali lipat, pengawas dua kali lipat, itu saja sudah ratusan ribu orang dibutuhkan. Itu saja multi efek lebih besar lagi, jadi kita tidak khawatir itu," kata Kalla.

Pemerintah menerapkan kebijakan moratorium pegawai negeri sipil dan aparatur negara selama lima tahun ke depan. Kendati demikian, moratorium bukan berarti perekrutan pegawai negeri dan aparatur negara sepenuhnya dihentikan. Pemerintah masih membuka lowongan untuk tenaga medis serta guru yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Selain itu, pemerintah memperbolehkan instansi di sektor maritim, pertanian, dan infrastruktur menggelar perekrutan sesuai dengan kebutuhannya. Proses perekrutan pun, kata dia, harus melalui seleksi yang ketat.

Baca juga: Aset Habis Dijual, Nunung dan Suami Kini Tinggal di Kos-kosan

"Ada penerimaan, tetapi dilakukan seleksi yang sangat ketat sesuai yang betul-betul dibutuhkan. Misalnya, fokus kerja pemerintahan ini pada sektor agraris, sektor kemaritiman, dan infrastruktur. Jadi kalau di satu daerah perlu alhi pengairan, ya kita tentu akan rekrut ahli pengairan. Tapi kalau sekretaris, penjaga kantor, penjaga sekolah kan sudah kebanyakan. Jadi tidak merekrut itu. Kita fokus di maritim, ada ahli kelautan sangat dibutuhkan ya tentu kita bisa rekrut itu," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Menurut Yuddy, moratorium pegawai negeri bisa menghemat anggaran belanja pegawai sebesar 30 persen APBN. Dengan kebijakan tersebut, menurut perhitungan Yuddy, belanja pegawai yang mengambil porsi 41 persen APBN bisa berkurang menjadi 10 persen APBN.

Ia juga menilai penghematan biaya belanja pegawai ini akan diikuti penghematan belanja barang dan modal dengan angka penghematan yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya

Saat Prabowo Cocoklogi soal 9 Jadi Angka Keramat Partai Demokrat...

Saat Prabowo Cocoklogi soal 9 Jadi Angka Keramat Partai Demokrat...

Nasional
Menteri PPPA Beri Pesan ke Kepala Daerah di Retreat Buat Kebijakan Berbasis Kesetaraan Gender

Menteri PPPA Beri Pesan ke Kepala Daerah di Retreat Buat Kebijakan Berbasis Kesetaraan Gender

Nasional
Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang

Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang

Nasional
Alasan Megawati Kumpulkan Elite PDI-P di Rumahnya Setelah Penahanan Hasto

Alasan Megawati Kumpulkan Elite PDI-P di Rumahnya Setelah Penahanan Hasto

Nasional
Meski Instruksikan Tunda Retreat, PDI-P Pastikan Hubungan Megawati dan Prabowo Tetap Baik

Meski Instruksikan Tunda Retreat, PDI-P Pastikan Hubungan Megawati dan Prabowo Tetap Baik

Nasional
Gibran jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah Besok, Begini Respons PDI-P

Gibran jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah Besok, Begini Respons PDI-P

Nasional
Prabowo Tugaskan AHY Bangun Giant Sea Wall dari Banten sampai Gresik: Uang Siap, Mulai Secepatnya!

Prabowo Tugaskan AHY Bangun Giant Sea Wall dari Banten sampai Gresik: Uang Siap, Mulai Secepatnya!

Nasional
KWI Beri Anugerah untuk GP Ansor dan Muhammadiyah

KWI Beri Anugerah untuk GP Ansor dan Muhammadiyah

Nasional
WN Rusia Laporkan WN Ukraina yang Diduga Tuduh Dirinya Terlibat Perampokan di Bali

WN Rusia Laporkan WN Ukraina yang Diduga Tuduh Dirinya Terlibat Perampokan di Bali

Nasional
Pengacara Siapkan Rp 6 M untuk Kasasi Ronald Tannur, Zarof Ricar Dapat Rp 1 M

Pengacara Siapkan Rp 6 M untuk Kasasi Ronald Tannur, Zarof Ricar Dapat Rp 1 M

Nasional
PDI-P Bantah Instruksi Penundaan Retreat karena Penahanan Hasto

PDI-P Bantah Instruksi Penundaan Retreat karena Penahanan Hasto

Nasional
Dicecar dalam Sidang, Pengacara Ronald Tannur Minta Maaf dan Ngaku Catut Nama Hakim Heru di Slip Uang

Dicecar dalam Sidang, Pengacara Ronald Tannur Minta Maaf dan Ngaku Catut Nama Hakim Heru di Slip Uang

Nasional
AHY Duduk Bareng Gibran-Puan, Prabowo: Sekarang Berdampingan, Nanti Bisa Bersaing

AHY Duduk Bareng Gibran-Puan, Prabowo: Sekarang Berdampingan, Nanti Bisa Bersaing

Nasional
Cerita Prabowo Masuk Akmil Bareng SBY: Tapi Beliau Lulus Duluan

Cerita Prabowo Masuk Akmil Bareng SBY: Tapi Beliau Lulus Duluan

Nasional
Prabowo: Yang Melihat Indonesia Gelap Itu Siapa?

Prabowo: Yang Melihat Indonesia Gelap Itu Siapa?

Nasional
Bukan karena Hasto, Ini Alasan PDI-P Beri Instruksi Penundaan Retret
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau