Kalla: Pemerintah Tak Bisa Tampung Semua Tenaga Kerja Baru

Kompas.com - 22/12/2014, 17:50 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak khawatir kebijakan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) bakal mempersempit lapangan pekerjaan. Menurut Kalla, kebijakan tersebut justru mendorong penghematan anggaran negara yang bisa digunakan untuk peningkatan pembangunan. Dengan pembangunan, kata Kalla, lapangan kerja justru bertambah.

"Kita mau meningkatkan pembangunan infrastruktur dua kali lipat yang kemudian pasti diikuti dengan pembangunan manufaktur juga yang lebih besar lagi. Itu akan menampung lebih banyak tenaga kerja lagi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/12/2014).

Ia pun menekankan perlunya peran sektor swasta dalam membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah, kata dia, tidak bisa menampung semua tenaga kerja baru.

"Dengan membangun infrastruktur saja kita butuhkan kontraktor dua kali lipat, pengawas dua kali lipat, itu saja sudah ratusan ribu orang dibutuhkan. Itu saja multi efek lebih besar lagi, jadi kita tidak khawatir itu," kata Kalla.

Pemerintah menerapkan kebijakan moratorium pegawai negeri sipil dan aparatur negara selama lima tahun ke depan. Kendati demikian, moratorium bukan berarti perekrutan pegawai negeri dan aparatur negara sepenuhnya dihentikan. Pemerintah masih membuka lowongan untuk tenaga medis serta guru yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Selain itu, pemerintah memperbolehkan instansi di sektor maritim, pertanian, dan infrastruktur menggelar perekrutan sesuai dengan kebutuhannya. Proses perekrutan pun, kata dia, harus melalui seleksi yang ketat.

"Ada penerimaan, tetapi dilakukan seleksi yang sangat ketat sesuai yang betul-betul dibutuhkan. Misalnya, fokus kerja pemerintahan ini pada sektor agraris, sektor kemaritiman, dan infrastruktur. Jadi kalau di satu daerah perlu alhi pengairan, ya kita tentu akan rekrut ahli pengairan. Tapi kalau sekretaris, penjaga kantor, penjaga sekolah kan sudah kebanyakan. Jadi tidak merekrut itu. Kita fokus di maritim, ada ahli kelautan sangat dibutuhkan ya tentu kita bisa rekrut itu," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Menurut Yuddy, moratorium pegawai negeri bisa menghemat anggaran belanja pegawai sebesar 30 persen APBN. Dengan kebijakan tersebut, menurut perhitungan Yuddy, belanja pegawai yang mengambil porsi 41 persen APBN bisa berkurang menjadi 10 persen APBN.

Ia juga menilai penghematan biaya belanja pegawai ini akan diikuti penghematan belanja barang dan modal dengan angka penghematan yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya

Deddy Corbuzier 'Selfie' Depan Pesawat CN 235 dan Jajal Simulator N-219 di PT DI

Deddy Corbuzier "Selfie" Depan Pesawat CN 235 dan Jajal Simulator N-219 di PT DI

Nasional
BPKN: Masyarakat Bisa Gugat Pertamina jika Benar Beli Pertamax tapi Dapat Pertalite yang Dioplos

BPKN: Masyarakat Bisa Gugat Pertamina jika Benar Beli Pertamax tapi Dapat Pertalite yang Dioplos

Nasional
Arah Pengelolaan Keamanan dan Ketahanan Siber

Arah Pengelolaan Keamanan dan Ketahanan Siber

Nasional
Ketum PP Japto Soerjosoemarno Akui Sudah Serahkan 11 Unit Mobil ke KPK

Ketum PP Japto Soerjosoemarno Akui Sudah Serahkan 11 Unit Mobil ke KPK

Nasional
Komisi I DPR Minta Oknum TNI yang Serang Mapolres Tarakan Dihukum Berat

Komisi I DPR Minta Oknum TNI yang Serang Mapolres Tarakan Dihukum Berat

Nasional
Menag Minta Arab Saudi Tambah Kuota Petugas Haji Indonesia Jadi 4.000 Orang

Menag Minta Arab Saudi Tambah Kuota Petugas Haji Indonesia Jadi 4.000 Orang

Nasional
Komisi III DPR Minta Oknum TNI yang Serang Mapolres Tarakan Ditindak Tegas

Komisi III DPR Minta Oknum TNI yang Serang Mapolres Tarakan Ditindak Tegas

Nasional
Tiba di KPK, Ketum PP Japto Soerjosoemarno Penuhi Panggilan Penyidik

Tiba di KPK, Ketum PP Japto Soerjosoemarno Penuhi Panggilan Penyidik

Nasional
Luhut Ikut Isi Materi Retreat Kepala Daerah, Mendagri: Beliau Memahami Banyak Hal

Luhut Ikut Isi Materi Retreat Kepala Daerah, Mendagri: Beliau Memahami Banyak Hal

Nasional
Dipanggil Prabowo, Kepala BGN Batal Isi Materi di Retreat Kepala Daerah Hari Ini

Dipanggil Prabowo, Kepala BGN Batal Isi Materi di Retreat Kepala Daerah Hari Ini

Nasional
Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja

Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja

Nasional
Rumah Riza Chalid Digeledah Kejagung Buntut Kasus Minyak Mentah Pertamina Niaga

Rumah Riza Chalid Digeledah Kejagung Buntut Kasus Minyak Mentah Pertamina Niaga

Nasional
Wamendagri Apresiasi Megawati yang Dukung Kadernya Ikut Retreat Gelombang Kedua

Wamendagri Apresiasi Megawati yang Dukung Kadernya Ikut Retreat Gelombang Kedua

Nasional
Daftar 10 Kepala Daerah yang Tidak Ikut Retreat: 9 dari Bali, 1 dari Asmat

Daftar 10 Kepala Daerah yang Tidak Ikut Retreat: 9 dari Bali, 1 dari Asmat

Nasional
Mengapa Proses Ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura Berjalan Lama?

Mengapa Proses Ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura Berjalan Lama?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau