Perbaikan Cara Pengadaan Barang/Jasa Bisa Hemat Belanja Rp 50 Triliun

Bahkan, Andrinof memperhitungkan penggunaan e-procurement bisa menghemat anggaran belanja pemerintah hingga puluhan triliun.

“80 persen belanja barang/jasa pemerintah masuk LKPP, itu bisa menghemat Rp 50 triliun. Kalau total belanja ada Rp 800 triliun lebih, dan 80 persen-nya masuk sistem LKPP, e-procurement, maka itu, menurut hasil uji pelaksanaan, bisa menghemat antara 8-10 persen,” kata Andrinof kepada wartawan, akhir pekan ini.

Sekadar informasi, LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk lewat Perpres No 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, Andrinof menambahkan, peluang memperbesar ruang fiskal bisa dilakukan dengan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).