Hendardi: Badrodin Haiti Harus Lakukan Konsolidasi Internal Polri

 Tribunnews.com, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi menilai keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan merupakan langkah tepat. Keputusan itu diambil seraya menunggu kelanjutan proses hukum Budi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Keputusan Presiden Jokowi menunda pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan adalah jalan tengah yang konstruktif untuk menyelamatkan institusi Polri," kata Hendardi sebagaimana dikutip Antara, Sabtu (17/1/2015).

Penundaan itu terkait dengan keputusan KPK yang telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan suap dan rekening yang tidak wajar. Penundaan diumumkan oleh Presiden Jokowi, Jumat malam kemarin. Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengumumkan pemberhentian Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatan Kapolri. Selanjutnya, Jokowi menunjuk Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.

Menurut Hendardi, pilihan menunda pengangkatan Budi itu sekaligus untuk menghormati Kepala Lemabaga Pendidikan Polri tersebut untuk menjalani proses hukum dan berpijak pada asas praduga tidak bersalah. "Dalam jangka pendek, Badrodin harus lakukan konsolidasi internal untuk memulihkan Polri setelah alami demoralisasi akibat ketegangan ini," kata Hendardi.

Sementara itu, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menyatakan, institusi Polri telah dipengaruhi oleh kepentingan politik. Ia menilai Jenderal Polisi Sutarman dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Polisi Suhardi Alius, yang dimutasi ke Lembaga Pertahanan Nasional, telah menjadi korban politik.

"Hanya karena hasrat politik untuk mengusung calon Kapolri yang memiliki kedekatan pribadi dengan petinggi partai, maka institusi kepolisian diobok-obok," katanya.