Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kuasa hukum BG: Kita akan buka cara kerja kotor KPK

Kuasa hukum BG: Kita akan buka cara kerja kotor KPK Budi Gunawan. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kuasa hukum Polri dan Komjen Pol Budi Gunawan, Fredrich Yunadi menjelaskan, pihaknya telah siap menghadapi sidang pra peradilan yang bakal digelar 2 Februari mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menjelaskan, pengajuan pra peradilan merupakan pembuktian jika penetapan Budi Gunawan merupakan perbuatan melawan hukum.

"Kita mau buktikan pra peradilan itu contohnya penetapan tersangka adalah melawan hukum sebagaimana yang saya sebutkan pasal nomor 21 putusan MK nomor 49," kata Yunadi dalam acara Polemik Sindo trijaya FM, Sabtu (31/1).

Dia menjelaskan, dalam persidangan, tim kuasa hukum akan menghadirkan permainan kotor oknum KPK. Namun Yunadi enggan menyebutkan siapa saksi yang akan dihadirkannya.

"Pada pemeriksaan saksi, kami akan hadirkan berapa saksi yang penyidik KPK dia akan mengungkap bagaimana permainan kotor yang dilakukan oknum-oknum KPK. Itu yang akan bikin surprise."

Dia menjelaskan, saksi yang dihadirkan itu terdiri dari penyidik dan mantan penyidik KPK. Yunadi juga mengaku memiliki rekaman bagaimana penyidik ini bekerja.

"Penjelasan dia akan mengungkap bahwa permainan mereka itu penetapan tersangka itu tergantung suka menyuka mereka. Kamu harus menjadikan dia tersangka. Pak ini tidak bisa? Saya tidak mau tahu. Ini perintah."

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Baca Selengkapnya
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
PKB Pastikan Dorong Gus Yusuf Chudori di Pilgub Jateng: Tinggal Cari Wakilnya
PKB Pastikan Dorong Gus Yusuf Chudori di Pilgub Jateng: Tinggal Cari Wakilnya

Ketua DPW PKB Jawa Tengah itu secara otomatis sudah mendapatkan mandat dari partainya.

Baca Selengkapnya
Penerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi
Penerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi

Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Gaji PPPK Naik per Januari 2024, Ini Daftar Lengkapnya
Gaji PPPK Naik per Januari 2024, Ini Daftar Lengkapnya

Aturan kenaikan gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya