JK: Tak Semua Pemilik Rekening Gendut Koruptor

JAKARTA - Sejumlah kepala daerah terindikasi memilik rekening gendut setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki rekening para kepala daerah tersebut.

Terkait hal itu, Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak terlalu menanggapi laporan dari PPATK tersebut.

Sebab, tidak semua kepala daerah melakukan tindakan korupsi, kata JK bisa saja kepala daerah tersebut memang keturunan ningrat, ataupun berlatarbelakang seorang pengusaha.

"Kita tak bisa menafsirkan semua yang punya uang banyak itu koruptor," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).

JK juga memberi masukan kepada PPATK untuk tidak menjadikan para kepala daerah sasaran penyelidikannya. Sebab, tidak semua orang yang memiliki banyak uang dikatakan korupsi.

Karenanya, jika PPATK terus menerus menyisir satu persatu setiap rekening kepala daerah, itu sama saja PPATK menuduh seseorang melakukan korupsi.

"Bahaya itu, kalau punya duit masak dibilang penjahat, bahaya benar itu," tuntasnya.

Sebelumnya PPATK melaporkan tentang rekening gendut pejabat daerah kepada KPK dan Kejagung. Beberapa di antaranya rekening milik Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Ketua KPK Abraham Samad menyebut ada 10 nama kepala daerah dan mantan kepala daerah yang dilaporkan. Atas penyelidikan dari PPATK tersebut, Kejagung langsung merepons terkait rekening gendut sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga menyatakan bertanggung jawab atas semua pejabat di tingkat pusat hingga daerah. Pihaknya akan berkoordinasi dengan KPK menyikapi laporan rekening gendut serta mendengar penjelasan soal area-area potensi gratifikasi dan rawan korupsi.