KPK Juga Temukan Indikasi Korupsi Penyelenggaraan Haji 2010-2011

Kompas.com - 14/11/2014, 22:12 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Dalam pengembangannya, KPK menemukan indikasi dugaan korupsi tersebut juga terjadi di tahun anggaran 2010-2011.

"Ternyata setelah dilakukan penyidikan, berkembang kasusnya periode tahunnya yang tadinya kita konsentrasi 2012-2013, ternyata 2010-2011 ada," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Dalam kasus yang tengah ditangani KPK, lembaga antikorupsi itu telah menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka pada Mei 2014. Namun, hingga kini KPK belum menahan mantan Menteri Agama tersebut. Menurut Zulkarnain, KPK masih mendalami dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun anggaran 2010-2011 sehingga Suryadharma belum ditahan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut dugaan korupsi penyelenggaraan haji yang menjerat Suryadharma bagai menggurita. Menurut Busyro, kasus ini tergolong menggurita karena perbuatan korupsinya dilakukan dalam jangka waktu cukup lama dan nilai korupsinya yang besar.

Suryadharma diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma, antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan laporan hasil analisis transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang berangkat haji. KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah anggota DPR, keluarga Suryadharma, dan politisi PPP yang ikut dalam rombongan haji gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya

Dasco Klaim Sudah Ada Titik Temu dengan Aktivis yang Tolak Revisi UU TNI

Dasco Klaim Sudah Ada Titik Temu dengan Aktivis yang Tolak Revisi UU TNI

Nasional
Komdigi Sinkronisasi Data Soal Batas Usia Anak Bermain Medsos

Komdigi Sinkronisasi Data Soal Batas Usia Anak Bermain Medsos

Nasional
Budiman Sudjatmiko Ingin Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Lanjut Kuliah

Budiman Sudjatmiko Ingin Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Lanjut Kuliah

Nasional
Pengamat Ingatkan Revisi UU TNI Harus Terbuka agar Dapat Legitimasi Publik

Pengamat Ingatkan Revisi UU TNI Harus Terbuka agar Dapat Legitimasi Publik

Nasional
TNI Diminta Tak Lindungi Prajurit yang Tembak Mati 3 Polisi di Lampung, Terlalu Barbar

TNI Diminta Tak Lindungi Prajurit yang Tembak Mati 3 Polisi di Lampung, Terlalu Barbar

Nasional
Penyidik Polda Lampung Masih Olah TKP Penembakan 3 Polisi di Way Kanan

Penyidik Polda Lampung Masih Olah TKP Penembakan 3 Polisi di Way Kanan

Nasional
Tugas TNI Bantu Atasi Narkoba Dihapus dari Revisi UU TNI

Tugas TNI Bantu Atasi Narkoba Dihapus dari Revisi UU TNI

Nasional
Polri Imbau Anggota Shalat Ghaib Doakan Polisi yang Ditembak Mati di Way Kanan

Polri Imbau Anggota Shalat Ghaib Doakan Polisi yang Ditembak Mati di Way Kanan

Nasional
Kapolri Beri Kenaikan Pangkat Anumerta ke 3 Polisi yang Gugur Ditembak di Way Kanan

Kapolri Beri Kenaikan Pangkat Anumerta ke 3 Polisi yang Gugur Ditembak di Way Kanan

Nasional
Mudikpedia Diluncurkan, Situs Serba Ada untuk Mudik Lebaran

Mudikpedia Diluncurkan, Situs Serba Ada untuk Mudik Lebaran

Nasional
Usman Hamid, Sumarsih hingga Halida Hatta Datangi DPR Sampaikan Petisi Tolak Revisi UU TNI

Usman Hamid, Sumarsih hingga Halida Hatta Datangi DPR Sampaikan Petisi Tolak Revisi UU TNI

Nasional
Jabatan Sipil yang Bisa Diduduki TNI Aktif Berkurang Jadi 15, KKP 'Out'

Jabatan Sipil yang Bisa Diduduki TNI Aktif Berkurang Jadi 15, KKP "Out"

Nasional
Draf RKUHAP: Penyidik Bisa Lakukan Upaya Paksa Termasuk Penyadapan

Draf RKUHAP: Penyidik Bisa Lakukan Upaya Paksa Termasuk Penyadapan

Nasional
Pencabutan Moratorium Pengiriman PMI ke Arab Saudi: Devisa atau Derita?

Pencabutan Moratorium Pengiriman PMI ke Arab Saudi: Devisa atau Derita?

Nasional
Jadi Stafsus Menhan, Deddy Corbuzier Belum Lapor LHKPN ke KPK

Jadi Stafsus Menhan, Deddy Corbuzier Belum Lapor LHKPN ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau