Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Hampir Lakukan "Gol Bunuh Diri"

Kompas.com - 17/01/2015, 14:14 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan kepala Polri mendapat tanggapan positif. Jokowi dinilai bertindak tepat dengan tidak terburu-buru mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Keputusan itu diambil karena Jokowi menunggu proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan Budi.

Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan bahwa Jokowi hampir saja melakukan kesalahan fatal apabila dalam waktu cepat memutuskan untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Jokowi hampir lakukan gol bunuh diri. Bayangkan kalau Kapolri kita sebagai tersangka, kewibawaan presiden dan para petinggi Polri dipertanyakan," ujar Didi saat dalam sebuah diskusi politik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).

Menurut Didi, tekanan dari publik yang cukup besar akhirnya mampu menyadarkan Jokowi untuk tidak terburu-buru melantik Budi. Jika tetap diteruskan, maka hal itu dapat merusak nama besar kepolisian dan terutama Presiden, yang sejak masa kampanye selalu menyatakan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Meski demikian, menurut Didi, seharusnya keputusan penundaan tersebut sudah dilakukan sejak lama. Paling tidak, penundaan dilakukan tak lama setelah penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan oleh KPK atau sebelum dibahas di DPR.

Pada Jumat (16/1/2015) malam, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan penundaan pelantikan Budi sebagai Kapolri baru. Jokowi ingin menunggu proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan.

Selain itu, Jokowi juga menerbitkan keputusan presiden. Keppres tersebut berisi pemberhentian Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatan sebagai Kapolri dan penugasan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com