Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses : Kabinet Prabowo-Hatta akan Berbentuk Zaken Kabinet

Kompas.com - 28/06/2014, 15:30 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim sukses calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Viva Yoga Mauladi mengatakan, Prabowo-Hatta akan mengumumkan kabinet pemerintahan apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Menurut dia, yang memiliki otoritas untuk menentukan menteri-menteri adalah Prabowo-Hatta.

Pernyataan itu dikatakan Viva menanggapi tantangan untuk membuka susunan kabinet sebelum pemilu presiden 9 Juli mendatang.

"Kita tidak punya kewenangan soal itu karena itu menjadi bagian darj otoritas dan (hak) prerogatif (presiden dan wapres)," kata dia di Jakarta, Sabtu (28/6/2014).

Saat disinggung ihwal sudah adanya bentuk kabinet bayangan, dia mengaku tidak tahu. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya mengatakan, Prabowo-Hatta akan memilih putra-putri terbaik bangsa yang profesional di bidangnya untuk mengisi kursi menteri.

Viva pun menyebut bahwa jika terpilih, Prabowo-Hatta akan membentuk zaken kabinet atau kabinet ahli. Kabinet ahli yang dimaksud oleh dia adalah kabinet yang diisi oleh orang-orang yang profesional tanpa memandang apakah yang bersangkutan berasal dari partai politik atau tidak.

"Jangan dianggap kalau orang partai tidak profesional, yang profesional orang non-partisan. Tidak boleh berpikir begitu. Kabinet ahli dibangun dari orang-orang parpol dan nonpartisan," tandas dia.

Sebelumnya, pasangan capres-cawapres ditantang untuk membuka nama kandidat menteri-menteri yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Sebab hal itu agar masyarakat mendapat keyakinan sekaligus pengetahuan mengenai arah kebijakan presiden dan wakil presiden terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com