Ditemukan 27.000 Pucuk "Surat Pribadi" Prabowo untuk Warga Balikpapan

Surat pribadi ini serupa yang juga ditemukan di berbagai kota di Indonesia. Kali ini, di Balikpapan, diperkirakan terdapat 27.000 pucuk surat pribadi. “Surat pribadi untuk pribadi. Dari orang ke orang. Bisa dikategorikan sama dengan stiker. Bila isi berupa meminta dukungan, tidak masalah. Kecuali kalau ada black campaign atau uang, itu dilarang,” kata Soekiranto, Ketua Panwaslu Balikpapan, Kamis (3/7/2014).

Ribuan surat pribadi tiba di Balikpapan melalui kantor pos pada 23 Juni 2014 lalu. Jumlahnya luar biasa, sebanyak 27 karton yang berisi 1.000 surat per karton. Tiap karton menunjukkan satu kelurahan. Tiap surat tertulis nama beserta alamat yang cukup lengkap, sehingga memudahkan petugas kantor pos untuk mengantarkannya.

“Laporan tentang beredarnya surat pribadi ini ke panwaslu pada 25 Juni 2014. Tanggal 1 Juli kami jajaki (ke kantor pos). Kami lebih banyak bertanya saja,” kata Soekiranto.

Surat segera disebar pascatiba di kantor pos. Soekiranto mengatakan, kini sekitar lima karton yang belum disebar.

Soekiranto memperkirakan surat tidak tersebar lantaran perbedaan kelurahan pascapemekaran dari 27 menjadi 34 kelurahan sekarang. “Tinggal lima dus yang belum bisa dikirim. Mungkin karena pengirim mengambil data DPT lama, sementara kelurahan sekarang sudah mekar dari 27 jadi 34 kelurahan,” kata dia.

Surat pribadi Prabowo seperti surat lain yang juga tersebar di berbagai kota di Indonesia. Surat terdiri dari secarik kertas dicetak dilengkapi nama yang dituju beserta alamatnya, dan tanda tangan Prabowo.

Pada amplop maupun kertas surat terdapat wajah capres nomor urut satu ini. Surat terdiri dari tujuh paragraf, dengan paragraf pertama tertulis: meminta doa dan restu. Pada paragraf paragraf berikutnya, Prabowo memberi janji tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilakukan setelah terpilih memimpin negara ini.

Dalam janji itu Prabowo mengungkapkan bahwa ia akan membawa negara ini menjadi maju, sejahtera, dan bermartabat.

Panwaslu Balikpapan menganggap surat ini bukan pelanggaran pemilu. “Kami bersama Bawaslu, kemarin mereka datang. Setelah kami kaji, (surat ini) bukan pelanggaran. Disebar dari pribadi ke pribadi. Surat pribadi untuk pribadi. Orang per orang. Sama dengan kategori stiker,” kata Soekiranto.