Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemimpin Redaksi dan Redaktur "Obor Rakyat" Hanya Dijerat Undang-undang Pers

Kompas.com - 04/07/2014, 15:45 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mabes Polri menetapkan Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat Setiardi Budiono dan redakturnya Darmawan Sepriyossa sebagai tersangka. Keduanya dinyatakan melanggar undang-undang tentang pers karena dianggap tidak memiliki badan hukum.

"SB dan DS sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sesuai pasal 18 ayat (2) dan (3) juncto pasal 9 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Sompie melalui pesan singkat, Jumat (4/7/2014).

Keduanya dikenakan pasal 18 ayat (2) dan (3) juncto pasal 9 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Keduanya terancam denda maksimal Rp 100 juta.

Setiyardi dan Darmawan sempat disangkakan melanggar Undang-undang pidana pasal 310 dan 311 mengenai pencemaran nama baik karena isi pemberitaan tabloid Obor Rakyat yang mereka terbitkan kental dengan unsur SARA. Namun, Ronny mengaku penyidik belum menemukan dua alat bukti yang memberatkan keduanya terjerat delik pidana umum.

"Sementara ini penyidik belum mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk bisa menetapkan SB dan DS sebagai tersangka (pidana umum)," lanjut Ronny dalam pesan singkat.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Herry Prastowo melalui pesan singkat menyatakan bahwa Setiyardi dan Darmawan ditetapkan sebagai tersangka Kamis (3/7/2014) malam, setelah mengumpulkan sejumlah keterangan beberapa saksi ahli.

Sebelumnya, Dewan Pers menyatakan tabloid Obor Rakyat bukan merupakan produk jurnalistik karena tidak memenuhi unsur-unsur pers seperti yang tertera dalam kode etik jurnalistik. Sementara Badan Pengawas Pemilu menganggap kasus tersebut tidak dapat dikenakan Undang-undang Pemilu karena pelaporannya dianggap kadaluarsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com