Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Selesaikan Kejanggalan Perolehan Suara Pilpres di Daerah

Kompas.com - 04/07/2014, 15:08 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta jajaran penyelenggara pemilu di tingkat daerah, mulai dari kecamatan hingga provinsi, untuk menyelesaikan persoalan penghitungan perolehan suara di tingkatannya.

Hal itu mengingat, tahapan rekapitulasi suara di tingkat nasional hanya akan berlangsung tiga hari. "Waktu pelaksanaan rekapitulasi sangat singkat. Rekomendasi di tiap tingkatan harus memperhatikan jadwal. Ketika panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) mau memberi rekomendasi, waktunya ditepati dan rekomendasinya dijalankan panitia pemilihan kecamatan (PPK)," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2014).

Ia menjabarkan, rekapitulasi perolehan suara di tingkat keluarahan akan berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2014, di kecamatan pada 13 hingga 15 Juli, di kabupaten kota pada 16 hingga 17 Juli, dan di provinsi pada 18 hingga 19 Juli. Adapun rekapitulasi di tingkat nasional akan berlangsung pada 20 hingga 22 Juli 2014.

Ia mengatakan, KPU wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi Badan Pengawas Pemilu jika ada kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara. Karena itu, dia berharap, ketika rekapitulasi di tingkat nasional tidak ada lagi persoalan karena sudah diselesaikan di tingkat daerah.

"Tinggal operasional di lapangan agar temuan tindaklanjuti dan diselesaikan di tingkatannya karena kami punya waktu tiga hari untuk (merekapitulasi perolehan suara dari) 33 provinsi tambah luar negeri," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com