Aburizal: Munas Golkar 2015, Kader Harus Patuh

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan bahwa Musyawarah Nasional IX Partai Golkar baru akan digelar pada 2015. Ia meminta keputusan itu dipatuhi oleh semua pengurus dan kader partainya.

Aburizal menjelaskan, penyelenggaraan munas pada 2015 merupakan rekomendasi dari Munas VIII yang digelar di Pekanbaru pada 2009 lalu. Keputusan itu kemudian dipertegas dengan adanya kesepakatan dari Ketua DPD I Partai Golkar dari 30 provinsi.

"Dalam suatu organisasi, setiap keputusan organisasi harus dijalankan oleh semua anggotanya. Kalau sudah diputuskan, enggak boleh ada yang enggak loyal," kata Aburizal seusai bertemu dengan 30 Ketua DPD I Golkar, di kediamannya, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).

Selain itu, Aburizal juga memberi peringatan perihal suara lain dari internal partainya mengenai munas adalah tidak sah. Alasannya ialah karena usulan penyelenggaraan munas pada 2014 tak mendapat dukungan minimal dari dua pertiga pengurus DPD I Golkar.

"Jumlah suaranya kan 33 provinsi, ditambah sekitar 540 kabupaten/kota. Jadi, kalau suaranya cuma satu atau dua, itu enggak ada artinya," ucap Aburizal.

Diberitakan sebelumnya, Aburizal menerima kedatangan Ketua DPD I Partai Golkar dari 30 provinsi. Hanya ada tiga Ketua DPD I Golkar yang tak hadir dengan berbagai alasan, yakni DPD Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Dalam pertemuan itu disepakati Golkar berada di luar pemerintahan dan akan menggelar musyawarah nasional pada 2015.

Perdebatan mengenai penyelenggaraan Munas IX menjadikan internal Golkar memanas. Menurut kubu Aburizal, Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII di Pekanbaru pada 2009 lalu. Namun, kubu penentangnya bersikeras bahwa munas harus digelar Oktober 2014 sesuai dengan AD/ART Partai Golkar bahwa munas digelar setiap lima tahun sekali.