Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Sarankan Munas Golkar di Bali Ditunda

Kompas.com - 27/11/2014, 14:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menyarankan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang akan digelar mulai 30 November 2014, di Bali, agar ditunda. Menurut JK, Munas tersebut sebaiknya digelar setelah kondisi di internal Golkar kondusif dan para elitenya berdamai.

Wakil Presiden itu mengaku ingin Munas ditunda karena kehawatiran terjadinya kericuhan antar-pendukung kubu yang berseteru saat Munas Golkar digelar. Terlebih lagi, konflik di internal Golkar relatif mengkhawatirkan menyusul adanya bentrok fisik saat rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, beberapa hari lalu.

"Bukan larangan, pemerintah mengkhawatirkan, 200 orang saja ketemu berkelahi, gimana ribuan?" kata Kalla, seusai menghadiri puncak peringatan Hari Guru, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Atas dasar itu, Kalla menegaskan bahwa dirinya memberikan rekomendasi agar pelaksanaan Munas IX Partai Golkar ditunda. Ia menyarankan agar cari waktu yang lebih baik setelah kondisi di internal partai benar-benar kondusif.

"Bukan saya merekomendasikan untuk dibatalkan (Munas di Bali), melainkan bersatu dululah, baru munas. Cari waktu yang lebih cocok," ujarnya.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah menetapkan penyelenggaraan Munas IX mulai 30 November 2014 di Bali. Penyelenggaraan Munas tersebut kemudian mendapat penolakan karena dianggap hanya digelar untuk memuluskan Aburizal Bakrie menjabat kembali sebagai ketua umum Golkar.

Untuk menampung aspirasi yang menolak Munas IX digelar 30 November, Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar yang ia pimpin sendiri. Presidium Penyelamat Partai itu menetapkan Munas IX Partai Golkar digelar di Jakarta pada Januari 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com