Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Nyatakan Lagi Komitmen Selesaikan Kasus HAM pada Masa Lalu

Kompas.com - 05/07/2014, 00:15 WIB
Dian Maharani

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo kembali menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu jika ia terpilih menjadi presiden. Kasus tersebut termasuk penculikan aktivis pada 1998.

"Harus diselesaikan. Harus diselesaikan," kata Jokowi di Bekasi, Jumat (4/7/2014). Dia menegaskan pernyataannya ini bukan semata janji. Dia menyatakan berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

"Kok janji. Harus diselesaikan. Sudah pasti kayak gitu, kok. Itu komitmen," kata Jokowi. Dalam visi-misi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, masalah HAM juga sudah tertera.

Jokowi-Kalla berpendapat muatan HAM harus masuk dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah, dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Masalah HAM juga harus masuk dalam kurikulum pendidikan aparat negara, termasuk TNI dan Polri.

Visi-misi Jokowi-Kalla juga sudah menyertakan secara spesifik masalah penanganan kasus HAM pada masa lalu. Pasangan ini menyatakan berkomitmen menyelesaikan kasus Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talangsari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Kasus HAM pada masa lalu disebut pula dalam visi-misi tersebut sebagai persoalan yang masih menjadi beban politik bangsa Indonesia. Penyelesaian revisi UU Peradilan Militer juga masuk dalam poin visi-misi terkait HAM ini.

Peraturan-perundangan tentang peradilan militer itu disebut dalam visi-misi itu sebagai salah satu sumber pelanggaran HAM. Revisi UU tersebut akan menjadi bagian dari upaya untuk menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Nasional
Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com