JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hamid Basyaid, berpendapat cara terbaik untuk menyudahi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri adalah lewat jalur hukum.
Dengan demikian, menurutnya, tidak ada pihak yang dapat mengintervensi karena penyelesaian lewat jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Beda bila upaya penyelesaian dilakukan lewat jalur politik.
"Dalam politik yang terpenting hanya ada dua, yakni kekuatan dan pengaruh. Semua orang belum tentu punya kekuatan, sedangkan pengaruh orang pasti punya," terang Hamid di Jakarta (31/1/2015).
"Contohnya, bila seseorang dipengaruhi dalam mengambil keputusan, maka bisa saja keputusan yang seharusnya A dapat berubah menjadi B. Jadi jalan tengahnya dalam penyelisaian kekisruhan antara KPK dan Polri adalah dari segi hukum," tambahnya.
Labih lanjut ia mengatakan, bila semua pihak sepakat penyelesaian lewat jalur hukum, maka tak ada alasan untuk menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pasalnya, pelantikan BG tidak menyalahi aturan.
"Dari segi hukum formal tidak ada larangan presiden melantik Budi Gunawam (BG) jadi Kapolri. Seperti para ahli bilang, Jokowi itu kalau mengangkat BG menjadi kapolri itu tidak menyalahi hukum," ungkapnya.
Hanya saja, sambungnya, bila Jokowi tetap melantik BG, kesan yang muncul adalah pelanggaran etika, mengingat status BG sebagai tersangka kasus gratifikasi. "Tapi kita harus bedakan masalah hukum dan etika," tandas Hamid.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(ris)
