YLBHI: Presiden Jokowi Harus Galang Dukungan Pro-Demokrasi dan Antikorupsi

Jakarta - Di 100 hari pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, ketegasannya diuji untuk mengatasi 'perang' antara 2 institusi penegak hukum, KPK dan Polri. Bermula dari pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kegaduhan semakin menjadi-jadi hingga Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun dijadikan tersangka oleh Polri.

"Apabila berlarut-larut akan membuka ruang bagi kelompok anti-demokrasi untuk bisa mengail di air keruh, maupun mengambil alih kekuasaan," ucap Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2015).

Alvon menegaskan Jokowi harus mengambil sikap tegas dalam agenda pemberantasan korupsi ini. Selain itu, Alvon juga mengatakan bahwa Jokowi harus berani atas tekanan dari partai pendukung.

"Tidak ada pilihan lain, Presiden Joko Widodo harus segera menggalang dukungan politik dari segenap kelompok pro-demokrasi dan anti-korupsi dan segenap pihak yang perduli tanpa dibatasi sekat golongan, apalagi kepartaian," ucapnya.

Untuk memulainya, Alvon menyebut Jokowi bisa mengawali dengan sikap tegas dan komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, dengan cara itu maka rakyat juga pasti akan mendukung komitmen Jokowi tersebut.

"Mendorong pelaksanaan kerja-kerja KPK, serta menegaskan tentang pentingnya dukungan dari segenap institusi penegak hukum terkait hal tersebut. Rakyat akan bisa dengan sepenuh hati mendukung pemerintahan produk demokrasi ini," kata Alvon.

(dha/ndr)