Hatta: Perlu Ada Pembaruan

JAKARTA, KOMPAS.com — Makin hangatnya kisruh koalisi pemerintahan belakangan ini tak bisa dibiarkan. Merespons kisruh koalisi belakangan ini, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan perlu ada pembaruan di dalam tubuh koalisi.

"Kalau menurut saya, harus ada satu pembaharuan, kontrak baru. Kalau tidak, pemahaman kita soal koalisi menjadi kabur," katanya di ruang Fraksi PAN DPR RI lantai 20 Gedung Nusantara I DPR RI, Jumat (4/3/2011).

Namun, Hatta enggan menjelaskan maksud tersebut lebih lanjut. Disampaikan juga bahwa partai anggota koalisi yang tak patuh perlu mendapatkan sanksi dan yang patuh perlu mendapatkan penghargaan.

Meski demikian, menurutnya, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berhak untuk memutuskannya. Hatta menegaskan, dia tak mau ikut campur. Menko Perekonomian yang dekat dengan Presiden SBY ini juga enggan berspekulasi tentang keluarnya Golkar dan PKS dari tubuh koalisi dan digantikan oleh PDI-P dan Gerindra.

"Belum sampai ke situ. Pak SBY kan belum mengambil keputusan apa pun. Jadi, saya tak mau berspekulasi macam-macam. Jadi, kita tentu menginginkan yang koalisi itu solid, kuat. Kenapa? karena kita ingin pemerintahan efektif, sukses, dan kita ingin tujuan-tujuan untuk pro-rakyat itu berjalan," urainya.